JOKOWI HARUSNYA PATUHI PUTUSAN MA,BUKAN BUAT PERPRES BARU NAIKIN IURAN BPJS

Politisi Demokrat Dede Yusuf mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mengikuti keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan peningkatan kontribusi BPJS Kesehatan di Perpres 75/2019. Hal ini terkait dengan penerbitan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Asuransi Kesehatan yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak peka terhadap penderitaan yang dialami rakyat sebagai akibat dari dividen. 19 pandemi. .

Seperti diketahui, dalam peraturan ini, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan biaya untuk kelas I dan kelas II, sedangkan biaya kelas III akan meningkat pada tahun 2021, Ketika Mahkamah Agung telah membatalkan, pemerintah harus mengikuti apa yang telah diputuskan. Dan ketika presiden membuat Peraturan Presiden, itu berarti presiden tahu bahwa ini sengaja diangkat," katanya kepada wartawan, Rabu (13/5).

Ini naik turun. Pemerintah juga merespons keputusan Mahkamah Agung kemarin, dan sekarang tiba-tiba (kontribusi BPJS Kesehatan) naik. Ini memang pemerintah tidak mau menuruti keputusan Mahkamah Agung, ya," lanjutnya, Pemerintah Tidak Membebani Komunitas Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19, seperti sekarang, pemerintah seharusnya tidak membebani rakyat. Pemerintah harus memberikan relaksasi yang meringankan beban masyarakat.

Karena itu, saya anggap pemerintah belum mendengar panggilan rakyat. Karena itu Komisi IX memanggil kembali pemerintah dan menanyakan alasan mengapa kontribusi BPJS (Kesehatan) dinaikkan di tengah pandemi seperti ini," katanya.Tentu saja, dalam pertemuan dengan DPR dapat menjelaskan alasan di balik peningkatan kontribusi BPJS Kesehatan.

Mungkin ini asumsi saya bahwa pemerintah tidak punya dana untuk menambah subsidi karena subsidi mencapai Rp20 triliun. Tapi, itu harus dijelaskan ke DPR. Jangan diam-diam membuat Peraturan Presiden, itu yang saya katakan, jangan dengarkan teriakan rakyat, "jelasnya,Kenapa setiap kali reses DPR selalu ada dekrit presiden yang dikeluarkan. Jadi konteksnya harus dijelaskan dulu kepada rakyat sebelum mengangkat apa pun yang menjadi mata pencaharian banyak orang," katanya.