BANTUAN SEMBAKO DI PROTES WARGA WALI SERANG BAKAL MELAKUKAN EVALUASI

Beberapa warga mempertanyakan bantuan pengeluaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang didistribusikan oleh Pemerintah Kota Serang. Bantuan yang diterima warga diduga tidak sesuai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000 per paket makanan, Sementara paket makanan yang diterima warga adalah 10 kilogram beras, 14 bungkus mie instan, dan 2 kaleng sarden yang diperkirakan total harganya saat membeli di pasar tidak mencapai Rp 200.000.

Menanggapi hal ini, Walikota Serang Syafrudin mengatakan bahwa ia akan memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa Dinas Sosial Kota Serang (Dinsos) mengenai anggaran bantuan pangan dasar JPS, yang dipertanyakan oleh warga yang terkena dampak Covid-19, Saya telah memerintahkan inspektur untuk memeriksa keberadaan Urusan Sosial, karena secara teknis itu dalam Urusan Sosial," kata Walikota Syafrudin di Kantor Diskominfo Kota Serang, Selasa (5/5).

Syafrudin menjelaskan bantuan JPS melalui pihak 3, penyedia layanan makanan. Ia dianggap wajar jika ada manfaatnya, Ada keuntungan, saya pikir masuk akal jika ada manfaat yang wajar untuk pihak ketiga," katanya, Namun, dia mengaku mengevaluasi bantuan JPS karena kritik dari public, Itu adalah kesepakatan awal, tetapi yang ini (akan maju) akan dibahas lagi karena ini adalah masalah bulan depan sesuai dengan harapan masyarakat, karena yang satu ini kami bantu dengan cepat dalam bantuan dan dengan cara yang lambat," katanya kata.

Syafrudin mengungkapkan partainya berada dalam dilema dengan kritik dari warga tentang paket makanan. Alasannya adalah bahwa data penerima manfaat terus meningkat sementara anggaran harus disesuaikan, Dilema kami yang sebenarnya adalah bahwa ada 50 ribu keluarga yang kami sediakan per keluarga. Paket jaminan sosial itu bernilai Rp 200 ribu. Tetapi sebelum kami bagikan.

 data telah meningkat dari 50 ribu menjadi sekitar 70 ribu rumah tangga. Apakah ini didistribusikan secara merata atau bagaimana jika dibagikan "di masa depan, itu akan berkurang sebesar Rp. 50 ribu dari angka Rp. 200, karena divisi kemarin adalah bagian dari pengumpulan data yang diverifikasi, "katanya, Sebelumnya seorang warga negara melalui akun media sosial Facebook mengeluhkan isi paket belanja JPS dengan anggaran Rp 200 ribu per paket.